Program Bongkar Ratoon Diduga Amburadul, Dinas Pertanian Dinilai Gagal Awasi Distribusi Bibit

Pelaksanaan program bongkar ratoon kembali memicu keluhan serius dari petani. Program yang seharusnya membantu meningkatkan produktivitas pertanian justru diduga berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Distribusi bibit dilaporkan terlambat, sementara sebagian bibit yang diterima petani disebut dalam kondisi lemah, tidak sesuai standar, bahkan tidak layak untuk ditanam.

Dua perusahaan penyedia yang terlibat dalam pendistribusian bibit, yakni CV Jaya Rosan dan CV Sungguh Menawan, diduga tidak menjalankan kewajibannya secara profesional. Namun, persoalan tersebut dinilai tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pihak penyedia. Dinas Pertanian sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program juga patut dimintai pertanggungjawaban.

Keluhan utama petani berkaitan dengan jadwal distribusi yang terus mengalami keterlambatan. Bibit disebut baru diterima ketika waktu tanam semakin sempit. Tidak hanya terlambat, kualitas bibit yang didistribusikan juga dikeluhkan karena terlihat lemah, tidak seragam, dan sebagian dinilai tidak memenuhi kelayakan tanam.

“Distribusinya molor, bibitnya juga jelek. Bagaimana kami mau menanam tepat waktu kalau barang yang datang kondisinya seperti ini? Petani yang akhirnya dirugikan,” ujar salah seorang petani penerima program.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pemeriksaan dan serah terima bibit. Apakah Dinas Pertanian telah melakukan pengecekan mutu sebelum bibit disalurkan kepada kelompok tani? Siapa yang menyatakan bibit tersebut layak didistribusikan? Apakah keterlambatan penyedia telah diberikan teguran atau sanksi sesuai kontrak?

Apabila bibit yang tidak memenuhi standar tetap diterima dan disalurkan, maka hal tersebut menunjukkan adanya dugaan kelemahan serius dalam pengendalian program. Dinas Pertanian dinilai tidak cukup hanya bertindak sebagai penyalur kegiatan, tetapi wajib memastikan bahwa bibit yang diterima petani benar-benar sesuai spesifikasi, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu.

Program bongkar ratoon memiliki tujuan penting untuk mempercepat peremajaan tanaman dan meningkatkan hasil produksi petani. Namun, tujuan tersebut terancam gagal apabila distribusi dilakukan secara terlambat dan bibit yang diberikan tidak memiliki kualitas yang memadai. Keterlambatan dapat mengacaukan jadwal tanam, sedangkan bibit berkualitas buruk berpotensi menyebabkan pertumbuhan tidak optimal, gagal tanam, serta kerugian tenaga dan biaya bagi petani.

Warga menilai kekacauan distribusi ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan dari Dinas Pertanian. Instansi tersebut seharusnya mengetahui lebih awal apabila penyedia tidak mampu memenuhi jadwal atau menyerahkan bibit yang tidak sesuai ketentuan. Pembiaran terhadap kondisi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa kepentingan petani bukan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program.

Dinas Pertanian juga didesak untuk membuka secara transparan dokumen pelaksanaan kegiatan, mulai dari spesifikasi teknis bibit, jumlah dan lokasi penerima, jadwal distribusi, nilai pengadaan, mekanisme pemeriksaan barang, hingga berita acara serah terima. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan evaluasi terhadap CV Jaya Rosan dan CV Sungguh Menawan, Dinas Pertanian diminta menjelaskan bentuk pengawasan yang telah dilakukan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian mutu, keterlambatan, atau pelanggaran kontrak, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi dan meminta penggantian bibit. Jangan sampai kerugian akibat buruknya pelaksanaan program justru kembali ditanggung oleh petani.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari CV Jaya Rosan, CV Sungguh Menawan, maupun Dinas Pertanian terkait keluhan keterlambatan dan kualitas bibit tersebut. Redaksi masih berupaya meminta penjelasan dan memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan.

Catatan redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan aduan dan keterangan petani di lapangan. Dugaan mengenai keterlambatan, kualitas bibit, serta kelemahan pengawasan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui dokumen, pemeriksaan lapangan, dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.