PRINGSEWU Lampung – Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Pekon Wargo Mulyo,Kecamatan Pardasuka,Kabupaten Pringsewu,Lampung Semakin Menguat.Setelah Berbagai temuan mencuat ke Publik.
PJ Kepala Pekon Wargo Mulyo FIKRI,justru memilih Bungkam saat wartawan minta di jadwalkan untuk Konfirmasi.
Rabu(9/92026)
Sikap tertutup dan tidak kooperatif dari PJ Kepala Pekon,
ini menimbulkan tanda tanya Besar,sekaligus memperkuat dugaan “”Kongkalikong”” dalan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Warga setempat yang mengetahui hal ini menyampaikan jika tidak mempunyai kesalahan seharusnya PJ Kakon Fikri harus siap di konfirmasi.
“”Kalau memang bersih,kenapa harus diam apalagi kalo menolak untuk di konfirmasi” ujar salah satu warga
Jumat(11/9/2026)
Sikap bungkam PJ Kakon dianggap sebagai bentuk penghalangan transparansi publik,bahkan memperkuat kecurigaan adanya praktik korupsi berjamaah.
Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang di pertanyakan
Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman Rp 65.055.000. + Rp 31.551.000.
Penyelenggaraan Posyandu Rp 62.964.000.
Sejumlah program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBDes) TA 2025 dinilai warga tidak jelas realisasinya di lapangan.
Salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya kejanggalan pada alokasi anggaran pembangunan gapura desa.
“Untuk biaya pembuatan gapura, kalau menurut hitungan saya paling sekitar Rp 30 juta,” ujarnya.
Namun, berdasarkan data APBDes TA 2025, proyek pembangunan gapura tersebut menguras anggaran hingga Rp 57.383.000.
Kejanggalan lain terlihat pada alokasi anggaran PAUD. Bendahara Pekon Wargo Mulyo, Nur Ida, saat dikonfirmasi pada Kamis (10/9/2026), menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk insentif tenaga pendidik.
“Anggaran PAUD untuk bayar insentif 4 orang, masing-masing sebesar Rp 100 ribu per bulan,” jelas Nur Ida.
Jika dihitung selama satu tahun (12 bulan), total insentif untuk 4 guru PAUD tersebut hanya mencapai Rp 4.800.000. Angka ini berbanding jauh dari total Anggaran PAUD TA 2025 yang tercatat sebesar Rp 14.830.000.
Tak hanya itu, transparansi di internal aparatur pekon juga dipertanyakan. Sekretaris Pekon Wargo Mulyo, M. Ali Sigit, mengaku tidak mengetahui adanya alokasi anggaran untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa yang nilainya mencapai Rp 38.500.000.
“Untuk anggaran tersebut, saya tidak tahu,” kata M. Ali Sigit singkat.
Hingga berita ini diterbitkan, Penjabat (Pj) Kepala Pekon Wargo Mulyo, Fikri, belum berhasil dimintai konfirmasi terkait dugaan penyimpangan anggaran tersebut.”
