Ada Apa dengan Pemkab dan Sekretariat DPRD Pringsewu: Dalam Sebulan 3 Kali Diunjuk Rasa

PRINGSEWU, LAMPUNG– kabupaten Pringsewu kembali menjadi sorotan tajam publik setelah gelombang aksi unjuk rasa bertubi-tubi melanda kantor pemerintahan dan gedung dewan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Tiga kali aksi demonstrasi datang dari elemen masyarakat yang berbeda, namun membawa satu benang merah yang sama: ketidakpuasan mendalam terhadap kinerja pemerintahan daerah, ketidakjelasan pengelolaan keuangan, dan aspirasi yang belum terakomodasi dengan baik. Berikut adalah urutan lengkap peristiwa yang mengguncang roda pemerintahan setempat: Di awal bulan, gelombang protes pertama bermula saat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Pringsewu menggelar aksi unjuk rasa di halaman depan Kantor DPRD Kabupaten Pringsewu. Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC LSM Trinusa, Abdul Manaf, yang memimpin massa menyampaikan kritik dan sorotan keras terhadap kinerja lembaga legislatif maupun eksekutif. Kehadiran mereka menjadi tanda awal bahwa ketidakpercayaan publik mulai mengemuka, di mana mereka menilai banyak aspek tata kelola pemerintahan yang belum berjalan sesuai harapan dan kepentingan rakyat. Tidak berselang lama, tepatnya keesokan harinya setelah aksi LSM Trinusa usai, situasi semakin memanas dan meluas. Kali ini giliran elemen mahasiswa yang bergerak. Sebuah aliansi mahasiswa menggelar aksi besar-besaran hingga menggeruduk Kantor Bupati dan Kantor DPRD Pringsewu. Terlihat beragam atribut dan spanduk berisi tulisan kritik tajam yang dibawa para mahasiswa. Dengan suara lantang, mereka meneriakkan berbagai tuntutan yang menyoroti masalah pelayanan publik, kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, serta dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Kehadiran mahasiswa ini mempertegas bahwa ketidakpuasan tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu, melainkan telah meluas hingga ke kalangan pemuda dan intelektual. Puncak gelombang protes terjadi belum genap satu bulan sejak aksi pertama, tepatnya pada hari Kamis, 18 Juni 2026. Ratusan massa dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Grib Jaya turun ke jalan dan berkumpul di kompleks pemerintahan untuk menyampaikan tuntutan yang lebih tegas, mendasar, dan langsung ditujukan kepada Bupati Pringsewu serta pimpinan DPRD. Dalam aksinya, mereka menegaskan dua poin utama yang menjadi alasan utama turun ke jalan: pertama, menuntut transparansi penuh penggunaan anggaran daerah, karena selama ini beredar dugaan kuat adanya banyak penyimpangan keuangan yang justru merugikan keuangan daerah dan hak-hak masyarakat; kedua, menuntut perombakan total struktur birokrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut mereka, birokrasi saat ini dinilai belum bekerja maksimal, bersih, dan berintegritas, sehingga perlu perubahan menyeluruh agar pelayanan berjalan baik. Dari rangkaian tiga aksi berturut-turut ini, terlihat jelas akar masalah yang belum terselesaikan oleh Pemkab dan Sekretariat DPRD Pringsewu.Masyarakat melalui perwakilan LSM, Mahasiswa, maupun Ormas sepakat bahwa pengelolaan keuangan masih diselimuti ketidakjelasan, birokrasi belum bersih dan lambat, serta aspirasi warga belum didengar dan ditindaklanjuti dengan serius. Situasi ini menjadi sinyal keras bahwa kepercayaan publik sedang diuji berat. Kini, mata seluruh masyarakat tertuju pada langkah apa yang akan diambil selanjutnya oleh para pemimpin daerah: apakah hanya merespons dengan janji, atau benar-benar melakukan perubahan nyata sesuai tuntutan rakyat agar aksi serupa tidak terus berulang di masa mendatang, pungkaanya.