Benteng,jejakkasus.site – Suasana balai raya tempat diselenggarakannya peluncuran Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) tampak lebih istimewa dari karena dihadiri oleh pejabat tinggi Negara dari berbagai kementerian dan lembaga negara yang menandai pentingnya agenda yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Di tengah para tamu undangan, Bupati Bengkulu Tengah Drs.Rachmat Riyanto, S.T., M.AP., mengikuti rangkaian kegiatan yang memiliki dampak besar bagi masa depan pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan di Bengkulu Tengah.
Acara ini tidak hanya menghadirkan peluncuran program baru dari kejaksaan, tetapi juga menjadi ruang bagi kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu untuk meneguhkan komitmen melalui Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri. Kehadiran tokoh-tokoh nasional seperti Menteri Desa PDTT H. Yandri Susanto,.SPt., M.Pd., Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah,.M.Si., Dirjen Bina Pemerintahan Desa dari Kemendagri Dr.Drs.La Ode Ahmad P.Balombo.,AP., M.Si., serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI Dr. Reda Manthovani. Turut juga hadir langsung Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, Wakil Gubernur Bengkulu Ir.H. Mian, Jajaran Forkopimda Provisi, Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu membuat acara ini sebagai momentum penting bagi daerah yang berlangsung di Balai Raya Semarak Provinsi Bengkulu. Senin Siang (17/11/2025).
Saat program Jaksa Garda Desa resmi diperkenalkan, perhatian para kepala daerah langsung tertuju pada potensi besar yang ditawarkan. Program ini dirancang untuk mendampingi desa dalam mengelola keuangan, memahami aturan hukum, dan menghindari berbagai risiko penyimpangan yang dapat menghambat pembangunan. Kemudian, untuk dapat mendorong Desa lebih kuat dan cerdas secara administratif.
Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto menyambut inisiatif dengan optimisme. Program ini dapat menjadi ruang belajar sekaligus perlindungan bagi pemerintah desa dalam menjalankan amanah pembangunan.
“Desa membutuhkan pendampingan yang kuat, terutama dari sisi pemahaman hukum dan tata kelola keuangan. Dengan hadirnya Jaksa Garda Desa, kami yakin kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa akan meningkat,” ujarnya.
Setelah agenda peluncuran program, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dan PKS antara Kejaksaan Negeri dan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu. Dalam suasana yang penuh dengan optimisme setiap kepala daerah menandatangani dokumen kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan pendampingan hukum di wilayah masing-masing.
Bagi Kabupaten Bengkulu Tengah, kerja sama ini menjadi bekal penting untuk memastikan setiap langkah pembangunan daerah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, pemerintah daerah juga menyerahkan lahan untuk pembangunan gerai pergudangan Koperasi Merah Putih. Lahan tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai pusat distribusi yang mendukung aktivitas koperasi serta memperkokoh rantai pasok barang kebutuhan masyarakat. Ini merupakan langkah nyata penguatan ekonomi kerakyatan.
Momentum ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Desa PDTT dan Wakil Menteri Koperasi yang hadir. Mereka menilai langkah pemerintah daerah sangat strategis dalam mempercepat penguatan ekonomi desa melalui koperasi.
Kehadiran Bupati Bengkulu Tengah pada kegiatan tingkat provinsi ini tidak sekedar pemenuhan undangan formal, tetapi menjadi simbol kuatnya komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun desa, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memperkuat ekonomi rakyat. Diharapkan Bengkulu Tengah akan terus bergerak maju untuk mensejahterakan masyarakat.
Di akhir wawancaranya, Bupati Bengkulu Tengah menyampaikan bahwa dengan sinergi bersama kejaksaan dan pemerintah pusat, Bengkulu Tengah menatap masa depan yang lebih tertata, lebih transparan, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ungkapnya.
Pewarta: Iwandi.
